Skala kerusakan ekstrem di Aceh Tamiang, dengan 72.929 rumah rusak akibat banjir bandang, menyoroti lemahnya adaptasi sistem pendataan bencana terhadap daerah paling terdampak.
Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang mencatatkan dampak kerusakan paling besar di Aceh. Namun di tengah besarnya skala kerusakan tersebut, proses pendataan justru berjalan lebih lamban dibandingkan sejumlah kabupaten lain yang juga terdampak. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan dan adaptivitas sistem pendataan nasional, terutama karena data kerusakan menjadi dasar utama penyaluran bantuan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta bantuan stimulan bagi warga terdampak.
Data pantauan menunjukkan, Aceh Tamiang mencatat 72.929 unit rumah rusak, jauh melampaui kabupaten lain di Aceh. Sebagai pembanding, Kabupaten Bireuen mencatat 11.455 unit rumah rusak, Aceh Timur 6.490 unit, Gayo Lues 4.018 unit, Aceh Utara 3.576 unit, dan Aceh Singkil 3.431 unit. Bahkan, sejumlah daerah lain terdampak banjir masih berada di bawah angka 2.000 unit. Kesenjangan skala ini menempatkan Aceh Tamiang pada beban pendataan berkali-kali lipat lebih berat, meski prosedur pendataan yang digunakan relatif sama.
Suarakita.online membuka jejak pendapat pembaca untuk menghimpun pandangan publik terkait pendataan kerusakan pascabanjir bandang di Aceh Tamiang.
Loading …Jejak pendapat ini bersifat non-ilmiah dan tidak mewakili sikap redaksi maupun pemerintah.
Besarnya kerusakan di Aceh Tamiang tidak terlepas dari karakter wilayah dan kondisi hunian warganya. Banyak permukiman berada di sepanjang bantaran sungai dan kawasan rawan genangan, dengan dominasi rumah kayu dan semi permanen. Saat banjir bandang terjadi, tidak sedikit bangunan yang rusak berat, rata dengan tanah, bahkan hilang terbawa arus, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan klasifikasi kerusakan secara cepat.
Dalam kondisi tersebut, tim pendata di lapangan harus melakukan verifikasi berulang dan bekerja dengan tingkat kehati-hatian tinggi. Proses ini memerlukan waktu lebih panjang dibanding daerah lain yang jumlah kerusakannya lebih terbatas dan bangunannya masih dapat diidentifikasi secara utuh. Pendataan yang tergesa justru berisiko menimbulkan kekeliruan, sementara hasil pendataan akan menentukan jenis dan besaran bantuan yang diterima warga.
Situasi ini memperlihatkan bahwa standar pendataan nasional yang bersifat seragam belum sepenuhnya adaptif untuk wilayah dengan kerusakan ekstrem seperti Aceh Tamiang. Ketika puluhan ribu rumah harus diverifikasi di wilayah luas dengan akses terbatas, pendekatan administratif yang sama dengan daerah berkerusakan kecil berpotensi menghambat percepatan bantuan.
Dampaknya mulai dirasakan warga. Tanpa data kerusakan yang tervalidasi, penetapan bantuan huntara, huntap, dan stimulan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, warga Aceh Tamiang berpotensi menunggu lebih lama dibandingkan daerah lain, bukan karena prioritas yang lebih rendah, melainkan karena sistem pendataan yang belum dirancang untuk menghadapi ketimpangan skala dampak.
Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi kebijakan pendataan pascabencana. Pertanyaannya bukan semata soal kecepatan kerja tim di lapangan, melainkan apakah sistem yang digunakan cukup lentur untuk merespons daerah dengan tingkat kerusakan paling parah, agar bantuan dapat segera menjangkau warga yang paling membutuhkan.