Wakil Bupati Angkat Bicara Terkait Polemik Data PKH di Kabupaten Sinjai

Alam
Minggu, 26 April 2020, 20:53 WIB Last Updated 2020-04-26T12:55:11Z
Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong. (pribadi).

SULSEL—Wakil Bupati (Wabup) Sinjai, Andi Kartini Ottong angkat bicara terkait polemik data Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

"Tidak boleh ada yang disalahkan, sekarang harus cari solusinya," tegas mantan Wakil Ketua DPRD Sinjai dua periode itu.

Andi Kartini juga mendesak kepada seluruh desa di Kabupaten Sinjai agar segera melakukan musyawarah terkait hal ini.

"Yaitu segera musyawarah desa dan harus dikeluarkan orang yang sudah mampu, dan diganti dengan orang yang tidak mampu untuk masuk data kemiskinan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, soal data Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sinjai khususnya di Kecamatan Sinjai Barat. Andi Paris selaku Camat Sinjai Barat mengatakan, ini perlu pertanyakan dulu di Dinas Sosial (Dinsos) supaya lebih jelas.

"Apa sebabnya tidak terima dan langkah apa selanjutnya," kata Paris kepada Suara Kita.

Lanjut, ucap dia, ini perlu dikoordinasikan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, Kapala Desa, dan Kecamatan.

"Dalam hal ini terutama pendamping PKH untuk mencari jalan ke luarnya," ujarnya.

Ditanggapi oleh Kepala Dinas Sosial, Irfan menyebut sebenarnya kasus ini sudah masuk laporannya dua minggu lalu.

"Dan, sudah dikonfirmasi ke pendampingnya di Desa Turungan Baji, dan setelah kami telusuri memang betul ID PKH itu yang tertera benar, cuman dalam data kami di E–PKH yang tertera adalah milik dari mertua Suhardianto," terangnya.

Komentar

Tampilkan

Berita Terkini