#MosiTidakPercaya: Negara Hadir Sebagai 'Neraka' di Tengah Pandemi

Alam
Jumat, 22 Mei 2020, 22:49 WIB Last Updated 2020-05-22T15:05:31Z

Oleh: Sutra Tenri Awaru. 

Dia, kesehariannya akrab dipanggil Tenri, tantunya. Seorang mahasiswa di salah satu kampus ternama di Kota Makassar, nassami (istilah lokal Makassar). Sebagai perempuan dengan minat menulis yang sungguh ia cintai, termasuk catatan-catatan kritik untuk negara tersayang.
Foto penulis: Sutra Tenri Awaru (Pribadi).
Hari ini, di depan dan samping rumahku kembali bising. Orang-orang pada beramai-ramai membahas tentang bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).

Ada yang protes karena tak dapat bantuan, dan ada pula yang bergembira lantaran akhirnya ia mendapatkan apa yang ia inginkan.

Banyak pro dan kontra dalam data penerima BLT. Sementara diketahui, terdapat 21.000 desa yang dana desanya di bawah Rp80 triliun, artinya kalau perhitungan maksimal 25 persen, ada Rp511 miliar yang akan dialokasikan untuk 21.000 desa tersebut.

Kemudian terdapat 42.000 desa yang menerima sebanyak Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar. Desa ini akan mengalokasikan 30 persen dari dana desanya untuk BLT DD atau jika ditotal mencapai triliun.

Sementara dalam klaster ketiga terdapat desa yang menerima dana desa di atas Rp1,2 miliar. Klaster ini mengalokasikan maksimal 35 persen dana desa untuk BLT DD atau ditotal mencapai triliun juga.

Besaran BLT DD ditetapkan dalam Permendes Nomor 6 tahun 2020 adalah 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) selama 3 bulan yang dimulai dari bulan April hingga Juni 2020. 

Bila dalam proses pendataan di tingkat desa ditemukan jumlah keluarga miskin lebih besar daripada anggaran maksimal yang telah ditetapkan, maka desa tersebut dapat melakukan penambahan alokasi setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.

Hancurnya Psikologi Masyarakat Akibat BLT

Salah satu di antara mereka ada yang berkata seperti ini ”Kodong, kenapa saya tidak dapat kasihan. Padahal saya tinggal sebatangkara, tidak ada orang yang mencarikan saya uang”. Dan, ada pula yang mengatakan ”Alhamdulillah, yang namanya rejeki tidak akan kemana-ji”.

Tapi mengapa kebanyakan warga yang protes soal BLT bahkan ada yang berhak mendapat tapi tak terdata, padahal sudah jelas-jelas desa bisa melakukan penambahan alokasi tapi realitanya lagi dan lagi pemerintah menyukai jika ada warga yang mengemis ngemis untuk menerima bantuan.

Seharusnya, di tengah pandemi seperti ini, pemerintah hadir sebagai dewa penolong untuk waraganya yang kekurangan, bukan malah hadir sebagai neraka.

Bahkan, untuk menerima bantuan dari desa, harus memiliki kriteria dimana kriteria itu meliputi orang miskin, orang sakit kronis selama bertahun-tahun, dan orang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Sedangkan banyak janda miskin yang tidak menerima bantuan tersebut. Dan sialnya, ada yang memiliki sawah dan kebun cengkeh tetapi menerima BLT.

Hemm, ada apa sebenarnya? yang patut disalahkan siapa? Pendata atau siapa?
Tetapi jika warga merasa itu adalah haknya maka protes saja.

Terkadang kita harus sedikit menyentil pemerintah dengan aksi langsung agar pemerintah sadar akan tanggung jawabnya. Dan jangan protes melalui media sosial dengan membagikan tautan yang berisi keresahaan, tetapi melakukan aksi nyata dan tindakan nyata. Karena Jika dibiarkan, pemerintah akan lebih semena-mena lagi.

Lawan Politik Tak Berhak Menerima Bansos

Tak hanya itu, banyak juga yang menerangkan bahwa hanya kerabat dekat desa yang mendapatkan BLT. Ada juga yang menyatakan, bahwa jika dia adalah lawan politik pemerintah desa maka tak berhak juga mendaptkan bantuan, dan benar stigma tersebut karen banyak terjadi.

Seharusnya sih pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dan menjadi solusi untuk warganya.
Seharusnya pemerintah juga menghilangkan egonya dengan merangkul kembali warganya yang berbeda pendapat.

Ahh, tapi sayang seribu sayang, pemerintah saat ini tidak hadir sebagai dewa penolong melaikan penyihir jahat.

Yah sudah, jika kejadiaannya seperti itu maka warga patut mandiri dan tidak mengharapkan belas kasih dari tuan.

Saat Bansos Kena Potongan

Banyak juga yang marak pemotongan, katanya sih biaya transportasilah, apalah. Hahahaha rakus sekali yah? Jelas sekali yah rakusnya.

Pemerintah memang tidak benar-benar hadir di tengah wabah seperti ini, tidak betul-betul menyelesaikan permasalah. Malah, pemerintah bisa saja menjadi sumber kekacauan. 

Bagaimana tidak, banyak warga yang bertengkar, ada yang protes masalah data, ada yang protes masalah pantas atau tidaknya menerima.

Bukannya memberi solusi, malah menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.

Seharusnya pemerintah memiliki wibawa, bukan bersifat plin-plan dan kekanak-kanakan.

Huftt! sudah krisis, eh bukanya memikirkan solusi tapi menambah nambah kekacuan.

Apa masih percaya dengan negara dan segala kebijakannya? #MosiTidakPercaya.
Komentar

Tampilkan

Berita Terkini