Rancunya Data Terpadu di Sinjai, Begini Penjelasan Direktur KOPEL Sulsel

Alam
Selasa, 05 Mei 2020, 22:37 WIB Last Updated 2020-05-05T19:08:00Z
Foto: Direktur KOPEL Sulsel Musaddaq. (Fb/ Int)

SULSEL—Rancunya data terpadu keluarga miskin di Kabupaten Sinjai mendapat sorotan publik dari berbagai elemen. Kali ini datang dari Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) wilayah Sulawesi Selatan Musaddaq merasa nyinyir mendengar masalah pendataan tersebut.

Pasalnya, kata dia, ini adalah persoalan dasar dari relasi kehidupan antara hak rakyat dan tanggung jawab negara, serta pembangunan kedepannya dengan didasarkan atas perintah kebijakan.

"Nah, kebijakan itu kemudian diperolah dari data-data yang dianggap kecil ini. Kecil tapi sangat tak bisa disepelekan," terangnya.

Lebih lanjut, sejak lama rakyat berteriak-teriak untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai agar memperbaiki data terpadu kemiskinan itu.

"Karena kita melihat fakta dan data yang tersaji sudah tidak relevan lagi," beber Musaddaq, Selasa, 5 Mei 2020.

Dia menambahkan, "Maksud kami bahwa data itu tidak sekedar digunakan hanya untuk kepentingan penyaluran bantuan saja, tapi digunakan untuk kepentingan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis (makro dan mikro) untuk pembangunan. Tapi nampaknya pemerintah daerah abai dengan data," jelasnya.

Sambung dia, sekarang situasinya ribut lagi soal data penerima bantuan sosial baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), BLT Dana Desa (DD), maupun Bansos Pemda.

"Karena memang carut marut DTSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kita karena jarang dilakukan verifikasi dan validasi. Meski anggaran pemutakhirannya terbilang cukup besar," tandas ia.

Musaddaq pun merasa kasihan dengan pekerjaan pemerintah daerah Sinjai sekarang ini.

"Kasian kalo Pemda hanya kerjanya penyalur Bansos saja," ujarnya.

Diketahui, tahun ini rakyat di Kabupaten Sinjai akan menerima bantuan sosial yakni BPNT 7.690 KK. Yang sebelumnya telah menerima BPNT sekitaran 10.900 KK, di luar penerima PKH sebanyak 8.600 KK.

Tak hanya itu, BLT berasal dari pusat 6.677 KK, ditambah Bansos Pemda 5.000 KK. Sedangkan bantuan dari dana desa itu sendiri ada 12.370 KK. (*/*)
Komentar

Tampilkan

Berita Terkini