5 Fraksi di DPRD Sinjai Desak Bentuk Pansus Terkait Hotmix Pinjaman 185 Miliar

Selasa, 15 September 2020, 08:18 WIB Last Updated 2020-09-15T00:18:45Z
SINJAI, SK---Lima Fraksi di DPRD Sinjai menguat untuk dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di giat Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2020, Senin (14/09/2020) Kemarin.

Lima Fraksi yakni dari Fraksi PAN, Nasdem, Demokrat, Fraksi Nurani Berjuang (PDIP, Hanura) dan Fraksi Bintang Kebangsaan (PBB, PKB) mengemuka untuk dibentuknya Pansus saat pembacaan pandangan umum, dari 9 Fraksi di DPRD Sinjai Lima Fraksi mendesak segera mungkin terbentuknya Pansus terkait peningkatan jalan hotmix dari hasil dana Pinjaman Pemda Sinjai sebanyak Rp 185 Miliar.

Kamrianto dari Fraksi PAN saat dihubungi via Selular, (Senin Malam)
Mengatakan, Fraksinya (PAN) di DPRD Sinjai tetap bersikukuh mendesak Ketua DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus hotmix.

Anggota DPRD Sinjai termudah ini menyakini bahwa fraksinya akan memperjuangkan pembentukan Pansus Hotmix secara maksimal dengan membangun komunikasi ke empat fraksi lainnya di DPRD Sinjai.

“Iya, kami mendesak untuk dibentuknya Pansus Hotmix dan Alhamdulillah dari sembilan fraksi ada Lima Fraksi yang sejalan dengan Fraksi PAN, Apapun yang terjadi, kami akan berjuang dulu sampai titik maksimal dengan jumlah yang ada,” ungkapnya.

Menurutnya, Dinas PUPR Sinjai seolah tidak bertanggung jawab atas Pengerjaan Jalan dan Jembatan yang dananya beraumber dari Dana Pinjaman Pemerintah Daera (Pemda) Kabupaten.

Sementara, Jusman St. Dari Fraksi Nasdem yang mengAminkan Pansus dibentuk, ia mengatakan PUPR Sinjai sudah diambang batas toleransinya dalam Kasus Hotmix yang banyak dikeluhkan Masyarakat di 8 Kecamatan.

“Tidak ada kata tidak !, Sebab PUPR (Kepala Dinas PUPR) Sinjai cenderung melakukan pembiaran dalam kasus Hotmix ini, jadi kami menilai ada kelalaian yang dilakukan oleh kepala Dinas PUPR terkait dengan pekerjaan jalan Hotmix yang sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman Daerah. Banyak pengerjaanya tidak sesuai dengan bestek, dan mutu pekerjaannya kurang baik dan hasilnya sangat buruk. Ironisnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan Kadis, PPK, Rekanan dan Konsultan pengawas tidak ada yang di Indahkan oleh rekanan untuk merealisasikan pekerjaan di lapangan,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Aktivis sosial Masyarakat yang juga Kader HMI cabang Sinjai, Arjuna, mengapresiasi adanya Fraksi mendesak untuk di bentuknya pansus Hotmix.

Menurutnya, bahwa melalui Pansus tersebut. Nantinya juga sekaligus bisa memanggil Bupati untuk membedah masalah Hotmix. “Cara ini lebih elegan dan konstitusional berdasarkan aturan yang berlaku,” katanya.

“Jadi kritikan dari berbagai elemen masyarakat yang ada diDelapan Kecamatan, diakomodir, dan Pemerintah tidak menutup mata maupun terpancing jikalau ada kritik apalagi ajakan publik untuk dialog terbuka,” ucapnya.

Karna kritikan harus menjadi masukan dalam pemikiran Bupati beserta jajarannya untuk membantu dalam kinerja Hotmix ini, sebab dimata publik saat ini masih Hotmix yang dananya bersumber dari Pinjaman Pemerintah Pusat banyak yang bermasalah, Saya Salut dengan Anggota Dprd yang bekerja sesuai tupoksinya, bahkan jika tidak di indahkan kami Akan Konsolidasi untuk turun menyuarakan segera dibentuknya Pansus Hotmix di Sinjai,” pungkasnya.
Komentar

Tampilkan

Berita Terkini